 |
| Alwahono ketika mengunjungi tambangan bawah tanah di salah satu site PT Antam Oktober 2021. |
MINE SAFETY --Setiap perusahaan pertambangan di Indonesia diharapkan menempatkan orang yang tepat dan berkompeten untuk memimpin struktur organisasi keselamatan pertambangan (KP) dalam perusahaannya. Tujuannya adalah agar masalah keselamatan dan kesehatan kerja (K3) dan Keselamatan Operasional (KO) ditangani orang yang berkompeten.
Demikian disampaikan oleh Direktur Asosiasi Profesi Keselamatan Pertambangan Indonesia (APKPI) Alwahono dalam diskusi rutin Safety Sharing Session (S3) Batch VIII APKPI secara daring pada Rabu (3/11/2021).
"Saya mengajak seluruh perusahaan tambang di Indonesia satu persepsi mengenai kewajiban struktur organisasi KP ini," kata Alwahono. Apalagi kata dia terkait KP ini sudah ada regulasi yang mengaturnya. Mulai dari perundang-undangan hingga peraturan menteri Energi Sumber Daya Manusia (ESDM) yang mengaturnya.
 |
| Para narasumber dan peserta S3 APKPI Batch VIII Rabu 3 November 2021. |
Hadir sebagai pembicara DPP APKPI Bidang Pusat dan Informasi, Widya Hapsara yang juga adalah Kepala Teknik Tambang (KTT) PT Kutai Energi. Pembicara lainnya adalah Agus Wiramsya Oscar dari Ketua DPW APKPI Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara yang juga Direktur Operasi dan KTT PT Insani Baraperkasa serta Indra D. Kanoena, Ketua APKPI Bidang Pusat Data dan Informasi yang juga adalah Managing Director PT Bukit Makmur Mandiri Utama (BUMMA).
Ketiga Pembicara dimoderatori oleh Agung Budiarto sebagai anggota DPP APKPI Bidang Media dan Publikasi sekaligus Direktur Allsys Training Center PT Allsys Solutions.
Menurut Alwahono ada 7 isu utama terkait posisi struktur keselamatan pertambangan yang masih menjadi persoalan serius di Indonesia yang disebabkan masih adanya perbedaan persepsi bagi perusahaan tambang. Salah satunya adalah masih adanya perusahaan yang belum mengintegrasikan K3 dan KO ke dalam organisasi perusahaannya.
"Bagian keselamatan pertambangan itu dalam struktur organisasi membantu KTT/PJO (Penanggung Jawab Operasional) posisinya di bagian leher. Melakukan implementasi di lapangan memang tidak semudah dibayangkan. Oleh karena itu penting untuk kita diskusi agar menyamakan persepsi," kata Alwahono .
Adapun isu-isu tersebut meliputi isu organisasi keselamatan pertambangan yang belum mencakup K3, KO dan struktur organisasi keselamatan pertambangan yang dibuat terpisah dari struktur organisasi perusahaan. Alwahono menduga hal ini juga dikarenakan isu KO masih baru untuk masing-masing operasional perusahaan.
Isu lain adalah tanggung jawab KO belum menjadi bagian dari tugas keselamatan pertambangan (KP) dan masih banyak perusahaan yang bingung dengan posisi KO sehingga bagian keselamatan operasional menjadi terabaikan.
KO kerap masih tumpang tindih karena tugas dan tanggung jawab terkait dengan KO menjadi bagian dari masing-masing departemen yang ada saat ini. Isu terakhir adalah masih banyak perusahaan yang belum memahami keselamatan pertambangan.
KTT Kutai Energi Widya Habsara mengatakan di perusahaanya keselamatan pertambangan merupakan aspek penting sehingga mereka menempatkan orang yang berkompeten di struktur organisasi tersebut.
"Perusahaan itu the right man in the right place (menempatkan orang sesuai keahliannya) sehingga tidak overlaping," katanya.
Widya mengatakan bahwa K3 pertambangan mempunyai tugas dan tanggung jawab mengumpulkan dan menganalisa data, mencatat kecelakaan tambang, kejadian berbahaya dan kejadian sebelum terjadinya kecelakaan.
"Mengumpulkan data area memerlukan pegawasan khusus untuk memberikan saran ke KTT/PJO dengan cara pengawasan," tambahnya.
Tugas lainnya menurut dia adalah memberikan penerangan kepada semua pekerja terkait program keselamatan pertambangan, membentuk dan melatih tim, menyusun statistik kecelakaan dan melakukan evaluasi K3..
Sementara KTT PT Insani Baraperkasa, Agus Wiramsya Oscar menyampaikan bahwa organisasi harus ada bagian K3 dan KO dan diawasi oleh pengawas operasional atau teknis yang bertanggung jawab dengan KTT.
"Dipastikan organisasi memiliki ketersediaan dan kecukupan sumber daya, dilengkapi dengan penetapan tugas, wewenang tanggung jawab dan akuntabilitas serta tugas dan tanggung aspek keselamatan pertambangan," kata Oscar.
Dia menegaskan bahwa setiap perusahaan mesti zero accidents. Karena hal tersebut merupakan tugas berat, maka penting siapapun di organisasi di pertambangan memegang filosofi dan amanah bawah keselamatan adalah investasi masa depan.
"Penerapan filosofinya adalah keselamatan tidak untuk dikompromikan," tegas Oscar.
Managing Director PT Bukit Makmur Mandiri Utama (BUMMA) Indra D. Kanoena menyampaikan bahwa safety (keselamatan-red) merupakan nilai tambah sebuah organisasi pertambangan.
Oleh karena itu pihaknya menerapkan sejumlah strategi di struktur organisasi terkait keselamatan pertambangan. Salah satu contohnya adalah fatigue management di perusahaannya yang ditangani oleh bagian Safety Health and Environment (SHE).
"Setiap perusahaan memiliki perspektif berbeda-beda. Kami ada tim SHE yang berperan dalam frame work yang efektif dan efisien," ujarnya.
Namun demikian, menurut Indra bukan tidak ada upaya karena perusahaan memiliki kemampuan observasi melalui data, inspeksi secara regular para karyawan bisa menggunakan teknologi.