 |
| Webinar Pengelolaan Keselamatan Pertambangan dan Kepemimpinan dilaksanakan DPW APKPI Kalsel. |
BANJARMASIN – Masih adanya sejumlah perusahaan pertambangan di Kalimantan Selatan yang abai terhadap aturan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) membuat Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi tersebut menggandeng Asosiasi Profesi Keselamatan Pertambangan Indonesia (APKPI) untuk mengkampanyekan budaya K3 dan Keselamatan Operasi (KO).
Hal tersebut terungkap saat Webinar yang dilaksanakan DPW APKPI Kalimantan Selatan yang mengangkat tema Pengelolaan Keselamatan Pertambangan dan Kepemimpinan, Sabtu (25/9/2021).
“Asosiasi ini memang didirikan dengan tujuan agar pekerja tambang sehat, pekerja tambang selamat, dan efisien operasional di wilayah pertambangan. Kami tidak hanya menaruh perhatian di Keselamatan Kesehatan Kerja (K3) tapi juga Keselamatan Operasional (KO), yaitu segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi operasional tambang yang aman, efisien dan produktif,” kata Direktur APKPI Alwahono ketika memberikan sambutan pada acara webinar tersebut.
Menurut dia dalam organisasi APKPI ada yang dikenal dengan istilah resilient safety leadership bahwa tingkat keselamatan kerja di pertambangan dari tingkat dasar sampai resilient yaitu keselamatan yang tangguh di segala kondisi.
Berkenaan dengan itu, Kadis Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Kalsel Isharwanto mengajak APKPI bersama-sama membenahi persoalan K3 yang masih terjadi di industri tambang termasuk di Provinsi Kalsel.
Di mana menurut Isharwanto di wilayah Kalsel tidak sedikit kegiatan tambang yang mengantongi Izin Usaha Pertambangan (IUP) tapi masih abai terhadap keselamatan kerja. Mulai penggunaan Alat Perlindungan Diri (APD), sarana kerja yang uzur, sarana kerja tidak terawat dan minim sanksi internal perusahaan.
"Kadang kami disepelekan, contoh kasus ada salah satu kabel listrik di lokasi tambang terkelupas lalu mereka menjawab tidak apa, pak. Padahal di situ ada aliran listrik. Kami berharap Keberadaan APKPI menjadi jawaban keselamatan pertambang di Kalsel bercermin pada Good Corporate Governance (GCG)," kata Isharwanto.
Diskusi tersebut diselenggarakan oleh DPW APKPI Kalimantan Selatan dihadiri Direktur APKPI Pusat Alwahono, Kabid Mineral Batubara Dinas ESDM Kalsel Gunawan Harjito, Ketua DPW Kalsel Rischa Lavinia, Ketua APKPI Bidang humas & Public Safety Rusdi Husin dan anggota APKPI.
Isharwanto mengutarakan pihaknya sudah sering menegur para pemilik tambang agar tidak menyepelekan hal-hal mendasar yang berpotensi menyebabkan kecelakaan kerja.
Namun di lapangan, dia melihat masih ada pemilik tambang dan pekerjanya tidak mau memperbaiki persoalan di lapangan walau kejadian kecelakaan sering terjadi di perusahaan yang sama. Dia menyebutkan pemprov mencabut IUP yang salah satunya tidak menjalankan kewajiban keselamatan pertambangan.
"Kalau sudah menjadi budaya maka kecelakaan sekecil apapun tidak terjadi. Dunia tambang saat ini sudah mengalami kemajuan teknologi itu bermanfaat supaya efisien dan produktivitas. Teknologi mendukung kompetensi sumber daya manusia sehingga berdampak positif pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja," kata Isharwanto.
Aspek keselamatan kerja di dunia tambang mendapat perhatian dari Ketua DPW APKPI Kalsel Rischa Lavinia. Perempuan berkacamata ini mengatakan APKPU hadir sebagai jawaban atas keprihatinan terjadinya kecelakaan kerja pertambangan di Indonesia.
"Ada beberapa perusahaan yang sudah mampu menjalankan K3 standar tinggi, tapi ada perusahaan yang masih tertinggal pengelolaan keselamatan kerja. Kondisi ini membuat kami di APKPI Kalsel mendorong supaya menjalankan standar yang sama," tuturnya.
Dia berharap kantor Dinas ESDM Kalsel bersama-sama dengan APKPI mewujudkan budaya keselamatan pertambangan bertaraf internasional sesuai visi dan misi asosiasi.