Bicara di Washington, Tiga Korporasi Pembiayaan Indonesia Siap Dukung Pembangunan Energi Terbarukan

Presiden Direktur PT PII, M. Wahid Sutopo saat berbicara dalam Special Event Toward G20 Summit bersama Direktur Manajemen Risiko PT SMI, Pradana Murti dan Presiden Direktur & CEO PT IIF Reynaldi Hermansjah di Washington DC Amerika Serikat. Foto: Foto: Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan


By: Yanuarius Viodeogo Seno


MINESAFETY -- Tiga Perusahaan pembiayaan, yakni PT Penjaminan  Infrastruktur Indonesia (Persero)/PT PII, PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)/PT SMI, dan PT Indonesia Infrastructure Finance/IIF mendukung pembangunan berkelanjutan energi terbarukan, perubahan iklim, dan infrastruktur digital di Tanah Air.


Hal itu disampaikan ketiganya saat mendampingi Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam rangkaian kegiatan Special Event Toward G20 Summit dengan tema “Infrastructure Development Through Innovation and Collaborative Financing: Toward Greater Inclusivity and Productivity” yang diadakan di The Convene, Washington DC, Amerika Serikat, pada hari Senin dan Selasa, 10-11 Oktober, 2022.


Presiden Direktur PT PII, M. Wahid Sutopo pada sesi showcase bertema “PPP Projects & Energy Transition Mechanism (ETM) Initiative” menyampaikan perkembangan dan milestone PPP di Indonesia sebagai bagian dari upaya pemerintah Indonesia untuk memfasilitasi investasi swasta

pada infrastruktur nasional.


Sutopo menyampaikan bahwa penjaminan melalui PT PII telah diimplementasikan dalam beberapa proyek PPP yang bertujuan untuk memastikan keberlanjutan proyek dalam konteks pendanaan dan hasil. PT PII juga turut melaksanakan Project Monitoring secara aktif yang dapat membantu menjaga keberlanjutan proyek dengan hasilnya yang sesuai harapan masyarakat.


"Kami berkomitmen mendukung proyek PPP dengan konsep digitalisasi, efisiensi, dan energi terbarukan, yang terlihat dari dukungan terhadap proyek Palapa Ring & Satelit Multifungsi untuk meningkatkan akses broadband dan menutup kesenjangan digital hingga pulau- pulau terluar, terdepan, dan tertinggal seperti pulau Natuna dan Morotai," kata Sutopo dikutip Minesafety, Selasa (11 Oktober 2022).  


Selain itu, PT PII juga memberikan penjaminan pada proyek PPP skala kecil yaitu proyek Alat Penerangan Jalan di kota Madiun untuk mewujudkan penerangan jalan hemat energi yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Sutopo menjelaskan bahwa proyek-proyek tersebut diusulkan sebagai legacy-case untuk agenda pasca T20.


Di sisi lain, Direktur Manajemen Risiko PT SMI, Pradana Murti menyampaikan peran PT SMI dalam memfasilitasi ETM Country Platform di Indonesia. Pradana menyampaikan bahwa PT SMI berkomitmen untuk mendukung agenda Indonesia terkait pengurangan dampak perubahan iklim melalui peran mereka sebagai pengelola ETM Country Platform untuk memastikan transaksi berlangsung secara adil dan terjangkau, selagi mempertimbangkan dampak sosial dan ekonomi dari transisi.


Sementara itu, Presiden Direktur & CEO PT IIF Reynaldi Hermansjah menjelaskan bagaimana IIF terlibat dalam berbagai proyek PPP di Indonesia. Reynaldi menyampaikan bahwa IIF menempatkan dirinya secara aktif untuk membangun Indonesia secara berkelanjutan.


"turut berkontribusi terhadap beberapa sektor penting seperti kesehatan, digital, dan telekomunikasi. Dengan dukungan dari pemegang saham multilateral, IIF tidak hanya menjadi pemain bisnis, tetapi juga advokat pembangunan berkelanjutan di Indonesia," ujar Reynaldi.


Lead Co-Chairs of Think 20 (T20) Bambang Brodjonegoro mengatakan skema pembiayaan untuk pembangunan infrastruktur, di mana investasi dan kemitraan publik-swasta (PPP) adalah salah satu kunci utama untuk menciptakan infrastruktur yang lebih berkelanjutan dan tangguh.


"dalam skema PPP, pemangku kepentingan khususnya pemerintah juga perlu memperkuat pembangunan kapasitas dan memberikan insentif yang tepat guna kepada sektor publik maupun swasta untuk meningkatkan keberlanjutannya," terang Bambang.


Pada sesi Sustainable Infrastructure Investment and Financing (SIIF), Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan pentingnya Presidensi G20 untuk membangkitkan pengembangan infrastruktur berkelanjutan pasca pandemi.


"Ketika kita menghadapi masalah global seperti pandemi dan perubahan iklim, meskipun negara Anda masih dapat leluasa beroperasi sesuai kemampuan, Anda juga harus mengakui dengan kerendahan hati bahwa Anda tidak dapat menyelesaikan masalah sendiri meskipun sebagai negara adidaya di dunia," tutur Sri Mulyani.


Dia mengatakan Presidensi G20 menyepakati bahwa mekanisme keuangan berkelanjutan dibutuhkan semua negara untuk berkontribusi, dan juga menggunakan semua lembaga termasuk MDB untuk mengurangi risiko dan memobilisasi lebih banyak dana.


Presidensi G20 Indonesia mendorong agar dukungan pendanaan pembangunan dapat ditingkatkan, terutama melalui peningkatan kapasitas MDB, termasuk lewat reviu kerangka kecukupan modal (Capital Adequacy Framework (CAF)). Reviu CAF bertujuan untuk optimalisasi neraca MDB agar memiliki ruang lebih besar untuk pendanaan pembangunan bagi negara anggota.

Post a Comment

Post a Comment